Bab Enam - Jokowi dan Korupsi

 Hashtag atau tagar untuk bab enam buku ini adalah #JokowiBab06 silakan gunakan hashtag ini untuk merujuk ke topik bahasan bab enam buku ini, dalam setiap diskusi maupun komentar di social media 

Memberantas korupsi yang dilakukan Jokowi sebenarnya sederhana, sehingga patut dicontoh kepala-kepala daerah lain. Hanya saja butuh ketegasan dan kecerdasan untuk mengubah prosedur yang berbelit-belit jadi sederhana.

Berkat kepemimpinan Jokowi, kota  Solo bersama dengan Tegal dan Bali, menjadi 3 daerah yang paling rendah korupsinya di Indonesia. Bahkan menurut penilaian Transparancy International (lembaga anti korupsi internasional) skor nilai kota Solo (6,08) di atas negara Norwegia dan Singapura, 2 negara yang sangat terkenal anti korupsinya.

Bagaimana Jokowi melakukan pembenahan di kota Solo? Di bab ini dijelaskan beberapa langkah tegas dari Jokowi untuk mengubah birokrasi yang berbelit.

KTP dan Ijin Usaha

Pembuatan KTP di Solo sebelumnya membutuhkan waktu 2 minggu.  Oleh Jokowi sistemnya diubah menjadi hanya 1 hari saja. Semua pembuatan KTP dilakukan komputerisasi, sehingga cepat dan tidak lewat banyak meja alias suap.

Hal lain adalah ijin usaha. Sebagai seorang pengusaha yang mulai dari bawah, Jokowi sadar betul pentingnya ijin usaha. Bila sebelumnya sebuah ijin usaha di Solo jadi obyekan pemerasan selama 6-8 bulan, maka oleh Jokowi diubah hanya 6 hari saja, tanpa mesti sogok sana sini. Bahkan untuk UKM, dibebaskan biayanya oleh Pemkot Solo. Kata Jokowi, ijin usaha ini penting untuk UKM terutama untuk mendapatkan modal dari bank, karena itu pemerintah membebaskan biayanya.

Puskesmas dan PSK

Satu kebiasaan buruk puskesmas di Solo ( dan juga di daerah lain), setelah jam 13.00 pegawainya kabur ketika makan siang dan tidak balik lagi. Maka layanan puskesmas pun jadi tidak maksimal. Semenjak Jokowi memimpin Solo, tidak ada lagi cerita di atas. Puskemas buka sampai sore bahkan ada 13 puskesmas yang sudah mendapat ISO 2001.

Cerita lain adalah anggaran pemerintah sebesar 100 - 300 juta untuk pembinaan atau rehabilitasi PSK (pekerja seks komersial) pun dihapus oleh Jokowi. Bukan tanpa alasan. Menurut Jokowi, setiap tahun dana ini selalu mengucur, sementara PSK bukannya berkurang tapi bertambah. Maka Jokowi dengan berani menghapus anggaran ini karena tidak jelas manfaatnya. Tapi dia akan kucurkan dana ini lagi kalau ada program yang jelas. “Jika realistis, 10 milyar pun akan saya kucurkan asal jumlah PSK di Solo berkurang,”demikian tantang Jokowi kepada anak buahnya.  

Procurement dan Mider Projo

Salah satu sumber korupsi adalah ketika pengadaan barang. Sudah jadi rahasia umum, korupsi pengadaan barang adalah lahan basah. Untuk mengatasi ini Jokowi mengubah proses pengadaan barang lewat e-procurement yaitu secara elektronik berbasis internet, sehingga transparansi terjamin.

Hal lain gebrakan Jokowi adalah mengubah proses pelelangan yang umumnya terjadi di pemerintahan menjadi sayembara. Misalnya proyek penataan koridor jalan Martadinata ke jalan Sudirman, dilakukan lewat sayembara. Ada 27 arsitek dan konsultan yang ikut sayembar. Jurinya pun para pakar, salah satunya Prof. Eko Budiharjo , mantan rektor Undip , ahli urban desain. Maka yang terpilih proyek ini adalah benar-benar murni hasil yang terbaik.

Salah satu kelebihan Jokowi dibanding pejabat lain adalah konsistensinya untuk turun ke bawah langsung (tidak hanya ketika kampanye). Jokowi memberi istilah ini mider projo atau keliling kota dengan sepeda untuk bertemu dengan masyarakat. Dengan bertatap muka langsung, Jokowi dapat masukan langsung pada masalah-masalah yang dihadapi kota maupun masyarakatnya. Kalau masalah bisa diselesaikan di tempat, maka akan diselesaikan. Tetapi bila tidak, maka masalah-masalah itu menjadi bahan untuk rapat dengan bawahannya.

Kegiatan mider projo ini tidak dilakukan Jokowi ( dan wakil walikota FX Rudyanto) saja , dia mewajibkan kepala-kepala dinas, camat sampai lurah untuk melakukan keliling di wilayah masing-masing. Dengan begitu, masalah-masalah cepat tertangani.

Hasil dari gebrakan Jokowi ini membuat kota Solo masuk 5 besar kota yang bagus untuk investasi karena sistem birokrasi yang efisien dan efektif.